Majene  

AST-RITA Siap Fasilitasi Pemekaran Desa

Gambar: Forum Silaturrahmi Calon Bupati dan Wakil Bupati Majene AST-RITA Siap Fasilitasi Pemekaran Desa. Senin (29/07/2024).

MAJENE — Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele -Andi Rita Mariani Basharu (AST-ARB) siap mekarkan puluhan desa di daerahnya jika kelak kembali terpilih dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 27 November Tahun 2024.

Hal ini disampaikan staf ahli Bupati Majene bidang pemerintahan Drs.Darmansyah saat turut membersamai pasangan AST -ARB dalam tajuk Silaturahmi dengan warga Tamo, Kelurahan Baurung, Senin malam, 29/7/2024.

Baca Juga:   Kadisdikpora Majene, H Mithhar Hadiri RDP di DPRD

Dalam kesempatan itu, puluhan daerah di Majene sempat meminta pemekaran desa saat dirinya masih menjabat sebagai ketua DPRD Majene. Namun hal itu belum dapat terwujud atas apa yang menjadi aspirasi masyarakat Majene kala itu.
Nah, jika AST kembali terpilih maka keinginan masyarakat yang tertunda ini bisa dibuka kembali untuk dilakukan proses pemekaran desa

Beberapa daerah yang meminta dilakukan pemekaran desa diantaranya Lingkungan Tamo, Rangas, Salabose, Sirindu, Mosso Dhua, Tande, Baruga Dhua dan beberapa daerah lainnya yang tersebar di delapan kecamatan di Majene.

Baca Juga:   Bupati Majene Sambut kunjungan Pj Gubernur Sulbar

Bagi yang ingin serius memekakkan daerahnya menjadi desa kata Darmansyah maka ia siap membentuk mempercepat proses administrasi untuk mendapatkan persetujuan pak bupati. Tapi syaratnya, maka menangkan dulu pasangan AST -ARB di Pilkada tahun ini.

“Jika pasangan ini terpilih maka semuanya akan lebih mudah dilakukan. Apalagi, ketua DPRD Majene periode 2024-2029 itu dipimpin langsung partai Demokrat. Ini bisa dicatat dan menjadi kontrak politik pasangan AST -ARB ini,” tuturnya.

Baca Juga:   Berhasil Tekan angka Stunting, Bupati Majene Launching PMT

Darmansyah menambahkan, penting dilakukan pemekaran desa agar daerah itu proses pembangunannya lebih cepat berkembang dan tidak terlalu membebani APBD karena desa juga mendapatkan pasokan anggaran pusat untuk kesejahteraan masyarakat di desa.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *