“TDK adanya lembar kerja kinerja dari Dinas PMD kabupaten sebagai pedoman pembagian ADD dan DD, sehingga indikator tidak pernah berubah 3 tahun terakhir, sehingga desa yg mendapatkan dana appirmasi dan kinerja desa itu terus tanpa perubahan indikator, berarti tidak ada dinamisasi perkembangan data yg terupdate ke pusat. Terangnya
Lebih lanjut, Mantan Kepala Desa kabiraan itu Mengungkapkan Bahwa Point yang takkala pentingnya Untuk diperhatikan ialah momentum Pilkades yang Sejauh ini Masih Mengambang. Dinas PMD sebagai perpanjangan Tangan Kementerian Desa Justru Terkesan tidak serius melihat Dana Yang di Usulkan dari Dinas terbilang sangat Sedikit dan Pengawalan Perbup pun terkesan tidak diseriusi.
“Persoalan Pilkades yg hari ini masih mengambang, terus terang daerah dalam hal ini Dinas PMD Terkesan setengah hati melaksanakan Pilkades, terbukti dana yg diusulkan sangat sedikit serta perbub dan tahapan tak kunjung dibuat, adapun hari ini, seola-ola mau melaksanakan dikarenakan adanya surat dari Kemendagri. Cibir Ketum APDESI Majene.
