JAKARTA — Kebijakan PJ gubernur Sulawesi Barat yang menjadi sorotan publik ditengah kemiskinan ekstrim yang melanda Sulawesi Barat. Dengan secara terang-terangan merubah postur APBD Sul-Bar saat pembahasan APBD perubahan Sulawesi Barat dengan mengalokasikan anggaran untuk pembelian bibit sukun, durian dan pisang secara ugal ugalan.
Kedatangan aliansi OKP dan mahasiswa Sulawesi Barat yang diwakili oleh ketua badko HMI Sulselbar Muh. Ahyar dan ketua DPD GMNI Sulawesi Barat Nur Alam untuk mengadukan PJ gubernur Bahtiar Baharuddin ke inspektorat Kemendagri untuk meminta idjen Kemendagri segera melakukan penelusuran atau audit PJ gubernur Bahtiar Baharuddin, dan berharap pak Mendagri Tito Karnavian mengganti bapak Baktiar Baharuddin sebagai PJ gubernur Sulawesi Barat dan menggantikan dengan orang yang lebih berkompeten dan yang lebih berintegritas.
“Kedatangan kami di sini untuk menyampaikan ke inspektorat Kemendagri untuk melakukan evaluasi dan audit terhadap kebijakan PJ gubernur Sulawesi Barat karna kebijakannya yang mengalokasikan anggaran yang besar untuk pengadaan bibit pertanian ditengah kemiskinan ekstrim yang melanda, mengalihkan APBD pokok untuk pembayaran tanah masyarakat dibandara Tampa Padang ke pengadaan bibit, dan penggunaan ajudan dan tenaga ahli yang berlebihan serta sikap nya yang sangat arogan” Kata nur Alam ketua DPD GMNI Sulbar, kamis (5/9/2024).
Sementara ketua badko HMI Sulselbar Muh. Ahyar mengatakan hadirnya di inspektorat Kemendagri adalah bagian dari rangkaian perjuangan dan perlawanan OKP Se-Sulawesi Barat atas keresahan masyarakat dengan kebijakan PJ gubernur Bahtiar Baharuddin, kami OKP sudah melakukan aksi berjilid jilid, dan mengirimkan surat aduan yang dikirim melalui website pengaduan Kemendagri, namun belum cukup sehingga kami ingin menyampaikan secara langsung kepada Irjen Kemendagri hari ini bahwa PJ Bahtiar Baharuddin telah mengambil kebijakan yang salah dalam pemerintahannya.
“Saya kira kementerian dalam negeri tidak kekurangan orang-orang yang kompeten dan orang-orang yang berintegritas yang bisa diberikan tugas untuk menjadi PJ gubernur di daerah-daerah, terkhusus daerah kami Sulawesi Barat ini adalah daerah yang membutuhkan perhatian khusus” ucap Ahyar.
Lebih lanjut iya mengatakan bahwa program di APBD pokok diubah kesana kemari untuk pengadaan bibit sukun yg sama sekali bukan komoditi andalan dari masyarakat Sulbar. Yang parahnya lagi salah satu Anggaran yg di belokkan adalah Anggaran yg ada di dinas perkim, untuk membayar utang pemprov terhadap masyarakat tanpapadang yang telah digunakan lahannya bertahun tahun untuk bandara. Belum lagi beasiswa untuk OKP dan pemuda tidak diperhatikan sehingga kuotanya berkurang, intinya pak Bahtiar ini tidak faham mengelola pemerintahan daerah, pungkasnya.
Aliansi mahasiswa dan OKP SE Sulawesi Barat meminta Kemendagri untuk mengatensi hal tersebut agar Sulawesi Barat dapat lebih maju kedepannya, namun jika upaya upaya ini tidak mendapatkan perhatian dan respon, maka Senin mendatang kami akan melakukan aksi didepan Kemendagri. Didampingi PB HMI dan DPP GMNI.(*)
