Majene,Fokustimes.com-Forum BPD bersama Aliansi masyarakat kembali melakukan aksi dihalaman kantor kecamatan Malunda Sebagai respon atas berbagai tuduhan yang miring paska aksi sebelumnya yang yang dilakukan forum BPD yang menuntut penundaan Pilkades 2033. Kamis, (1/6/23)
Aksi Lanjutan yang dilakukan Forum BPD bersama Aliansi Masyarakat menuntut Bupati untuk memberikan penjelasan terhadap bantuan stimulan gempa tahap kedua Dan sekaligus mendesak pemerintah mengakhiri polemik penundaan pilkades dengan mencabut Peraturan Bupati No.4 Tahun 2023, karena dianggap bertentangan dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2016.
“Perlu kami ingatkan, pada 19 Desember 2022 lalu Kami juga pernah melakukan aksi bersama aliansi masyarakat kecamatan malunda dan ulumanda dengan sikap dan tuntutan sama, hari ini kami ingin kepastian Nasib keluarga kami dan juga kami meminta Bupati mengakhiri polemik Pilkades dengan mencabut Perbup No.4 tahun 2023”. ungkap Munir.
Melalui aksi hari ini, mereka meminta kepada Bupati Majene untuk segera memberikan kepastian terhadap nasib masyarakat relokasi yang hingga kini terus bertahan di tenda-tenda. Desakan tersebut merupakan sikap kekhawatiran sampai hanya urusan penundaan pilkades Pemkab Majene seolah berpaling melupakan masyarakat korban gempa yang masih sangat memprihatinkan.
